Menu

Mode Gelap
Afina Ramadhanah Anak Berprestasi Asal Makassar Soppeng Ketua DPD RI Sebut Ormas Penting Sebagai Penghubung Aspirasi Publik Gubernur Dinilai Tidak Serius Tanggapi Perihal Musorprov KONI Di Hadapan Wakil Bupati Se-Bengkulu, Sultan Minta Eksekutif Tidak Baper Jika Diawasi Proyek PGE Hulu Lais Habiskan Anggaran Rp 3,5 Triliun

Bengkulu · 16 Feb 2023 15:14 WIB ·

Lantik Peradi Bengkulu, Oto Berharap PBH Bermanfaat Bagi Masyarakat


 Usai melantik Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Peradi Provinsi Bengkulu, Ketua Pengurus Pusat Peradi, Otto Hasibuan foto bersama dengan para Advocat Peradi, Rabu (15/2/2023).(Foto/Tr) Perbesar

Usai melantik Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Peradi Provinsi Bengkulu, Ketua Pengurus Pusat Peradi, Otto Hasibuan foto bersama dengan para Advocat Peradi, Rabu (15/2/2023).(Foto/Tr)

Aktivitasnusantara.Com – Bagi Masyarakat khususnya kalangan yang tidak mampu membutuhkan bantuan hukum, tak ada alasan advokat Peradi untuk menolaknya. Jika menolak, akan diberikan sanksi.

Pernyataan itu disampakan Pengurus Pusat Peradi, Prof DR Otto Hasibuan saat melantik Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Provinsi Bengkulu yang diketuai Aizan Dahlan, SH, MH dan Sekretaris Umum, A. Tarmizi Gumay, SH, MH, di Santika Hotel, Rabu (15/2/2023).

Dalam waktu bersamaan, juga pengukuhan Komisi Pengawas, Dewan Kehormatan, dan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Bengkulu.

Mencari keadilan itu, kata Otto, tidak mudah dan keadilan itu harus diperjuangkan. “Jadi bagi Peradi, PBH itu dalah pejuang keadilan, karena PBH ujung tombak agar bisa memberikan bantuan hukum secara probono atau free, bagi mereka yang tak mampu. Siapa saja yang butuh bantuan hukum, tak ada alasan bagi advokat Peradi lewat PBH menolaknya,” tegas guru besar Universtas Jayabaya itu.

Tapi kata dia, sangat sayangkan jika sikap pemerintah terkesan memandang organisasi advokat merupskan organisasi swasta yang tidak punya potensi dalam menegakkan hukum di Indonesia. “Padahal advokat itu profesi yang paling tahu kondisi penegakan hukum di tanah air,” imbuh Otto.

Lebih lanjut Otto memaparkan, merujuk sikap Presiden yang hanya memanggil penegak hukum di lembaga formal seperti Kejaksaan dan Kepolisian saat mencermati indeks demokrasi Indonesia yang turun akibat buruknya penegakan hukum. Sementara lembaga advokat tak dilibatkan sama sekali.

“Padahal advokat itu paling berpotensi membuat hukum itu tegak lurus atau bengkok sama sekali. Jadi mestinya advocat dilibatkan,” demikian Oto.(Tr)

Artikel ini telah dibaca 40 kali

Baca Lainnya

Gebrakan Kuliner di Tangerang! Lubuak Idai Raya Resmi Dibuka, Sajikan Masakan Padang yang Bikin Ketagihan!

13 Juli 2024 - 04:44 WIB

Dapat Dukungan masyarakat,Pasangan Bakal Calon Bupati Lebong Romio Parnandes Dan Wilyan Bachtiar, Akan Deklarasi Bulan Ini!!

3 Juli 2024 - 11:39 WIB

Mahasiswa Kesos Unib dan Lazisnu Lakukan Mitigasi Bencana Lansia

27 Juni 2024 - 18:30 WIB

Para lansia sedang mendengarkan materi tentang kesiapsiagaan terhadap bencana (foto:Himaks)

Sumardi Kombes Sampaikan Ini, Untuk RSUD M Yunus!!

27 Juni 2024 - 09:09 WIB

Berikut Penjelasan Ariyono Gumay, Terkait Laporan Rahmat Thamrin ke Bawaslu Provinsi

26 Juni 2024 - 15:18 WIB

Tim Panahan PERPANI Provinsi Bengkulu di KejurProv Sumatera Selatan 2024

25 Juni 2024 - 00:58 WIB

Trending di Bengkulu