Menu

Mode Gelap
Afina Ramadhanah Anak Berprestasi Asal Makassar Soppeng Ketua DPD RI Sebut Ormas Penting Sebagai Penghubung Aspirasi Publik Gubernur Dinilai Tidak Serius Tanggapi Perihal Musorprov KONI Di Hadapan Wakil Bupati Se-Bengkulu, Sultan Minta Eksekutif Tidak Baper Jika Diawasi Proyek PGE Hulu Lais Habiskan Anggaran Rp 3,5 Triliun

Bengkulu · 4 Des 2022 19:45 WIB ·

Ketua Bawaslu Kota Jakarta Pusat Jelaskan Aturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu


 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakata Pusat melaksanakan sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu.(Doc:SA) Perbesar

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakata Pusat melaksanakan sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu.(Doc:SA)

Aktivitasnusantara.Com-Jakarta- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakata Pusat melaksanakan sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu, Minggu, Desember 2022.

Kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu DKI Jakarta Pusat berlangsung selama dua hari Minggu-Senin 4-5 Desember 2022 di Ibis Styles Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Tema acara Bawaslu DKI Jakarta Pusat itu mengenai implementasi peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilu.

Acara dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Jakarta Pusat, M. Halman Muchdar.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Jakarta Pusat menyampaikan mengenai mekanisme pengajuan sengketa pemilu.

“Sengketa pemilu dapat diselesaikan dengan dua mekanisme penyelesaian dua hari mediasi, kemudian jika tidak mencapai hasil sepakat dilanjutkan dengan sidang Adjudikasi,”katanya.

“Proses pengajuan sengketa pemilu maksimal selama 12 hari saat dilakukan pengajuan,”lanjut Halman Muchdar.

Kemudian, Halman mengharapkan sengketa pemilu dapat dimaksimalkan mengingat masa kampanye 2024 yang akan datang terbilang singkat.

“Sengketa yang potensial yang akan dihadapi adalah sengketa antar peserta pemilu. Seperti Caleg, DPD maupun Calon Kepala Daerah,”lanjut Halman.

“Mengingat masa kampanye hanya 75 hari tentu ini terbilang singkat, sehingga diharapkan proses putusan sengketa nantinya dapat lebih cepat,”jelasnya.

Sesuai aturan Perbawaslu, kata Halman sengketa cepat dapat diajukan di tingkat kecamatan dengan batas waktu satu hari.

“Sengketa cepat bisa dilakukan pengajuan ditingkat kecamatan dengan batas waktu satu hari, terkecuali pada kondisi tertentu.

“Misalnya daerah yang sulit dijangkau atau jaringan komunikasi bermasalah maka maksimal batas waktu selama tiga hari sejak pengajuan sengketa,”jelas Halman.(SA)

Artikel ini telah dibaca 18 kali

Baca Lainnya

Pengusaha Undang Sumbaga, Sampaikan Rohidin-Meri Kandidat Kuat Dan Layak Pimpin Bengkulu

19 Juli 2024 - 12:14 WIB

Ambil Berkas di PKB, Tim Rohidin Optimis PKB Bengkulu Membersamai Perjuangan Pilkada

16 Juli 2024 - 16:40 WIB

Gebrakan Kuliner di Tangerang! Lubuak Idai Raya Resmi Dibuka, Sajikan Masakan Padang yang Bikin Ketagihan!

13 Juli 2024 - 04:44 WIB

Dapat Dukungan masyarakat,Pasangan Bakal Calon Bupati Lebong Romio Parnandes Dan Wilyan Bachtiar, Akan Deklarasi Bulan Ini!!

3 Juli 2024 - 11:39 WIB

Mahasiswa Kesos Unib dan Lazisnu Lakukan Mitigasi Bencana Lansia

27 Juni 2024 - 18:30 WIB

Para lansia sedang mendengarkan materi tentang kesiapsiagaan terhadap bencana (foto:Himaks)

Pembukaan HANI CUP Soppeng 2024, Ketua KONI Soppeng Harap Jadi Wadah Pemberdayaan Potensi Olahraga Futsal

27 Juni 2024 - 12:34 WIB

Trending di Nasional