Menu

Mode Gelap
Afina Ramadhanah Anak Berprestasi Asal Makassar Soppeng Ketua DPD RI Sebut Ormas Penting Sebagai Penghubung Aspirasi Publik Gubernur Dinilai Tidak Serius Tanggapi Perihal Musorprov KONI Di Hadapan Wakil Bupati Se-Bengkulu, Sultan Minta Eksekutif Tidak Baper Jika Diawasi Proyek PGE Hulu Lais Habiskan Anggaran Rp 3,5 Triliun

Bengkulu · 16 Mei 2022 20:51 WIB ·

Kepala BPKP Iskandar Novianto : Inspektorat Provinsi Diperbolehkan Lakukan Pemeriksaan ke Kabupaten/Kota


 Iskandar Novianto Kepala Kantor BPKP Provinsi Bengkulu Perbesar

Iskandar Novianto Kepala Kantor BPKP Provinsi Bengkulu

Aktivitasnusantara.Com– Kepala BPKP Iskandar Novianto mengatakan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 Pasal 10 Poin 1b menyebutkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan Umum dan Teknis. 16/05/2022

“PP No 12 Th 2017 pasal 10 poin 1b sangat jelas Menyebutkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan Umum dan Teknis,” kata Kepala BPKP Provinsi Bengkulu.

Iskandar Novianto menambahkan, Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b meliputi : pembagian urusan pemerintah, kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerjasama daerah kebijakan daerah, kepala daerah dan DPRD dan bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia mengatakan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintah yang diserahkan ke daerah provinsi dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintah yang diserahkan ke daerah kabupaten atau kota.

Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

A. Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar

B. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintah konkuren

C. Dampak pelaksanaan urusan pemerintah konkuren yang dilakukan oleh pemerintah daerah

D. Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintah konkuren di daerah. Tutup Kepala BPKP Iskandar Novianto. (RT)

Artikel ini telah dibaca 104 kali

Baca Lainnya

Helmi Hasan Asal Lampung Tak Kuat Lagi di Bengkulu!! Warga Beralih Ke Dempo

10 Mei 2024 - 13:06 WIB

Kemenangan Golkar di Bengkulu Tanda Jelas Bukti Keberhasilan Rohidin Mersyah Memimpin

7 Mei 2024 - 13:06 WIB

Calon Bupati Lebong, Romio Parnandes Ambil Formulir ke Demokrat

22 April 2024 - 20:47 WIB

Sefty Yuslina Ajak Insan Media Bukber di Hotel Tanjung Karang

1 April 2024 - 23:41 WIB

Ramai Beredar gambar odang Sefty Kito di grup whatsapp, Rahmad Widodo : PKS secara resmi belum menentukan sikap.

27 Maret 2024 - 16:43 WIB

Sumardi Dukung Penuh Gubernur Rohidin Lanjutkan Kepemimpinan

15 Maret 2024 - 15:33 WIB

Trending di Bengkulu