Menu

Mode Gelap
Afina Ramadhanah Anak Berprestasi Asal Makassar Soppeng Ketua DPD RI Sebut Ormas Penting Sebagai Penghubung Aspirasi Publik Gubernur Dinilai Tidak Serius Tanggapi Perihal Musorprov KONI Di Hadapan Wakil Bupati Se-Bengkulu, Sultan Minta Eksekutif Tidak Baper Jika Diawasi Proyek PGE Hulu Lais Habiskan Anggaran Rp 3,5 Triliun

Bengkulu · 17 Mei 2022 18:19 WIB ·

Iskandar Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu Ungkap Titik Rawan Korupsi Dana Desa


 Iskandar Novianto Kepala Kantor BPKP Provinsi Bengkulu (Doc: Wulan) Perbesar

Iskandar Novianto Kepala Kantor BPKP Provinsi Bengkulu (Doc: Wulan)

Aktivitasnusantara.Com- Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, Iskandar Novianto mengungkapkan beberapa titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi Dana Desa oleh berbagai pihak terkait seperti Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Dalam talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang digelar secara langsung oleh TV Desa pada awal Mei 2022 (10/5) lalu, Iskandar menjelaskan soal titi rawan tersebut.

Pertama, titik rawan korupsi Dana Desa yaitu pada proses perencanaan. Di proses perencanaan ini, rawan korupsi karena adanya potensi intervensi perencanaan anggaran oleh elite politik.

Kedua, yaitu pada proses pelaksanaan. Pada proses ini, berpotensi adanya nepotisme dan pengelolaan keuangan Dana Desa tidak transparan.

Ketiga, Iskandar melanjutkan, yaitu pada proses pengadaan barang dan jasa. Menurut Iskandar, pada proses ini berpotensi adanya rekayasa, mark up dan tidak transparan.

Iskandar mengatakan, titik rawan korupsi keempat yaitu pada proses pertanggungjawaban. Di proses ini berpotensi laporannya atau SPJ fiktif dibuat oleh Kades dan aparatur perangkat pemerintah desa.

Kelima, titik rawan korupsi Dana Desa yaitu pada proses monitoring dan evaluasi (monev). Menurutnya, proses monev yang bersifat formalitas, administratif dan terlambat mendeteksi korupsi merupakan indikasi telah terjadinya korupsi Dana Desa.

“Kelima titik rawan korupsi Dana Desa itu dibarengi oleh tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa seperti penyalahgunaan dana, penggelapan, kegiatan atau proyek fiktif, penyalahgunaan wewenang, laporan atau SPJ fiktif, suap, penyunatan atau pemotongan anggaran dan mark up”, ungkap Iskandar. (Tri)

Artikel ini telah dibaca 19 kali

Baca Lainnya

Sefty Yuslina Ajak Insan Media Bukber di Hotel Tanjung Karang

1 April 2024 - 23:41 WIB

Ramai Beredar gambar odang Sefty Kito di grup whatsapp, Rahmad Widodo : PKS secara resmi belum menentukan sikap.

27 Maret 2024 - 16:43 WIB

Sumardi Dukung Penuh Gubernur Rohidin Lanjutkan Kepemimpinan

15 Maret 2024 - 15:33 WIB

Sumardi Ucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Masyarakat Kota Bengkulu

15 Februari 2024 - 13:43 WIB

Gelar Reses di Betungan Rafflesia Asri, Sumardi Kombes Tampung Aspirasi Masyarakat

5 Februari 2024 - 13:45 WIB

Hari Terakhir Reses Sumardi, Warga Minta Bantuan Hibah Masjid dan Penataan Taman di Sidomulyo

5 Februari 2024 - 13:24 WIB

Trending di Bengkulu